Tajuk1.id, – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus penyebaran informasi menyesatkan yang diduga terhubung dengan praktik korupsi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pengakuan terdakwa Marcella Santoso.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi, menyusul pemutaran video permintaan maaf Marcella dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
Dalam video tersebut, Marcella menyampaikan penyesalannya karena turut menyebarkan opini provokatif dan informasi tidak akurat yang menyerang tokoh-tokoh penting negara. Termasuk di antaranya adalah kampanye “Indonesia Gelap”, petisi terkait Revisi UU TNI, serta isu-isu yang menyerang lembaga penegak hukum dan Presiden RI Prabowo Subianto.
Marcella diketahui berperan dalam jejaring penyebar konten negatif yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, yang merugikan negara hingga lebih dari Rp11 triliun. Kasus ini menyeret nama korporasi besar seperti Wilmar Group.
Mayjen Kristomei menyebut bahwa TNI akan terus berkoordinasi dengan institusi hukum lain untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan Marcella.
“TNI akan selalu mendukung langkah tegas aparat penegak hukum. Segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah kepercayaan publik, merusak citra institusi negara, ataupun mengganggu stabilitas nasional, akan dihadapi dengan sikap profesional, terukur, dan berdasarkan hukum,” kata Kristomei di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri, kejaksaan, dan lembaga lain harus tetap dijaga guna memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan memberi efek jera.
“Kami mendukung penuh pengungkapan aliran dana, jaringan buzzer, dan pihak mana pun yang terlibat,” ucap Kristomei.
Sebagai institusi pertahanan negara, lanjut Kristomei, TNI memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nasional. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi.
TNI mengingatkan pentingnya verifikasi informasi dan sikap bijak dalam bermedia sosial, mengingat dampak besar dari informasi yang menyesatkan terhadap keamanan dan kepercayaan publik.
