Takuk1.id, Boalemo – Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSUD-TN) menjadi Clara Gobel menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Salah satunya datang dari aktivis sosial asal Paguyaman Pantai, Gunawan Rasid, yang menilai bahwa perubahan nama tersebut tidak memiliki urgensi dan justru berpotensi menggerus identitas kolektif warga Boalemo.
Gunawan, yang juga dikenal sebagai eks Sekretaris Umum HMI Cabang Gorontalo, menekankan bahwa nama “Tani dan Nelayan” merupakan cerminan dari struktur sosial Boalemo yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan.
Menurutnya, nama tersebut bukan sekadar label administratif, melainkan simbol penghargaan atas jasa masyarakat yang selama ini menopang perekonomian daerah.
“Perubahan nama karena alasan historis tentu sah-sah saja. Namun perlu diingat, nama RSTN lahir dari proses partisipatif yang melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh lokal. Ini bukan hanya nama, tapi bagian dari narasi sosial Boalemo,” ujarnya, Selasa (22/04/2025).
Gunawan juga menyoroti bahwa perubahan nama rumah sakit seharusnya tidak menjadi prioritas, terlebih jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang nyata.
Ia mengingatkan bahwa persoalan utama di sektor kesehatan saat ini terletak pada fasilitas yang belum memadai dan kualitas pelayanan yang belum merata.
“Hal yang paling substansial adalah peningkatan fasilitas, layanan medis yang profesional, dan etos kerja pegawai rumah sakit. Itu yang dibutuhkan rakyat Boalemo. Bukan sekadar pergantian nama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak Pemda Boalemo untuk lebih bijak dalam mengambil kebijakan publik, dengan mendengarkan suara masyarakat dan mengutamakan kepentingan jangka panjang yang berakar dari kebutuhan riil.
“Nama RSTN bukan sekadar akronim, tetapi representasi komitmen pemerintah dalam menyokong layanan kesehatan berbasis kerakyatan. Mengganti nama tanpa menyentuh aspek esensialnya adalah langkah simbolik yang justru berpotensi menghapus jejak sejarah kolektif,” tutup Gunawan.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam pembangunan daerah, simbol bukanlah segalanya. Makna yang tertanam dan dirawat oleh masyarakat jauh lebih bernilai daripada sekadar nama baru yang belum tentu mengakar.
