Tajuk1.id, – Polemik melanda Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Gorontalo usai Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Bone Bolango, Ronal Alibasa, mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Gorontalo, Lahmudin Hambali.
Perselisihan muncul setelah Lahmudin menetapkan Pedro Bau sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Askab Bone Bolango.
Ronal menilai keputusan tersebut dibuat sepihak dan tidak berlandaskan aturan resmi organisasi.
“Keputusan ini terlalu dipaksakan dan sarat kepentingan pribadi, apalagi tahun depan akan digelar Kongres PSSI Provinsi Gorontalo. Saya tidak melihat dasar hukum yang jelas,” ujar Ronal kepada wartawan, Minggu (10/8).
Ia juga mengkritisi latar belakang Pedro Bau yang saat ini memimpin Partai Golkar Bone Bolango.
Ronal mengaku telah berupaya meminta penjelasan langsung kepada Lahmudin maupun Sekretaris Asprov Alan Wungguli, namun belum mendapat tanggapan formal.
“Sampai sekarang saya belum menerima surat resmi dari PSSI pusat. Sekjen hanya bilang akan dikirim, tapi hingga kini belum ada,” tegasnya.
Dari hasil komunikasinya dengan sejumlah pengurus Askab dan Askot di berbagai daerah, Ronal mengklaim tidak menemukan instruksi serupa dari PSSI pusat.
Ia bahkan mempertanyakan apakah langkah ini juga diterapkan pada Askab Pohuwato dan Gorontalo Utara, yang ketuanya disebut memiliki afiliasi politik sama dengan Ketua Asprov.
Menurut Ronal, masa jabatan kepengurusan Askab PSSI Bone Bolango seharusnya berlangsung hingga 2026.
Pergantian pimpinan, lanjutnya, wajib melalui mekanisme resmi dan tidak boleh memotong periode jabatan tanpa alasan yang jelas.
“Seharusnya periode diselesaikan dulu, baru kemudian dilakukan pemilihan. Di situ ruang pertarungan yang sehat dan demokratis. Tapi ini dipotong di tengah jalan tanpa dasar hukum, hanya karena kepentingan pribadi,” katanya.
Ia menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan di tubuh organisasi olahraga.
“Kalau alasan kinerjanya jelas, saya terima. Tapi kalau tidak pernah disampaikan, apalagi tanpa surat resmi PSSI pusat, ini janggal,” ucapnya.
Ronal menegaskan sepak bola adalah milik publik dan tidak semestinya dijadikan alat kepentingan politik tertentu.
“Kalau modelnya begini, organisasi akan terpecah dan prestasi yang dibangun akan runtuh. Saya berharap PSSI pusat turun tangan untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan aturan ditegakkan,” pungkasnya.
