Tajuk1.id, Kabupaten Gorontalo — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gorontalo tengah menuai kritik publik menyusul dugaan pelanggaran etik yang menyeret salah satu kadernya berinisial RM.
Meskipun partai sempat mengumumkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut, hingga kini belum ada kejelasan mengenai progres investigasi.
Minimnya informasi resmi serta sikap tertutup dari jajaran pengurus partai, terutama pascarapat Dewan Syuro, menimbulkan spekulasi dan rasa frustrasi di tengah masyarakat.
Sikap bungkam Ketua DPC PKB Gorontalo dinilai publik bukan sebagai bentuk kehati-hatian, melainkan sebagai indikasi resistensi internal atau bahkan dugaan adanya upaya menutupi perpecahan pendapat di tubuh partai.
Ditambah lagi terdapat upaya sistematis membangun narasi negatif berupa isu selangkangan yang dialamatkan kepada sang legislator. Isu ini berkembang di tengah wacana penggantian antar waktu (PAW) yang diduga kuat sudah diskenariokan sejak jauh hari.
Tak hanya itu, muncul pula desas-desus mengenai adanya “mahar politik” yang disiapkan jika skenario PAW berhasil dijalankan. Indikasi permainan opini publik dan potensi penyalahgunaan wewenang pun ikut mencuat, memunculkan pertanyaan besar: ada apa sebenarnya di tubuh DPC PKB Kabupaten Gorontalo?
Sejumlah kalangan menyatakan bahwa ketertutupan ini bertentangan dengan nilai moral dan transparansi yang selama ini diklaim menjadi dasar perjuangan partai.
“PKB adalah partai yang membawa nilai keagamaan. Tapi dalam kasus ini, publik merasa dikecewakan,” kata Altio Prasetyo Lengato, Wakil Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo. Rabu (30/04)
Altio menilai ketidakjelasan status RM dan proses pansus memperkuat kesan bahwa PKB tidak serius menegakkan integritas internal.
Ia juga mengutip Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB yang melarang kader mencederai kepercayaan publik terhadap partai.
“Kalau tuduhan itu benar, tidak ada ruang untuk menutup-nutupi. Kami bahkan siap menyerahkan bukti dan menghadirkan saksi untuk membantu pansus—kalau pansus itu memang benar ada,” tegasnya.
Kritik tajam ini mencerminkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap partai politik yang menjunjung etika, khususnya di daerah yang kental dengan nilai religius seperti Gorontalo.
Bagi sebagian warga, sikap PKB dalam menangani kasus ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana nilai-nilai moral dijalankan secara nyata, bukan hanya sebagai retorika politik.
Seiring dengan meningkatnya tekanan publik, kini bola ada di tangan DPC PKB Gorontalo.
Masyarakat menunggu: apakah partai akan membuktikan komitmen terhadap integritas dan transparansi, atau memilih membiarkan kabut kecurigaan terus menyelimuti?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
