Tajuk1.id, Gorontalo – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gorontalo kini berada di bawah sorotan tajam publik. Ini menyusul dugaan pelanggaran etik yang menyeret salah satu kadernya, berinisial RM.
Meski partai sempat mengumumkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus tersebut, minimnya informasi konkret memunculkan pertanyaan besar: benarkah PKB serius menangani skandal ini?
Sikap bungkam yang ditunjukkan Ketua DPC PKB Gorontalo setelah rapat Dewan Syuro, alih-alih menjernihkan situasi, justru memantik kecurigaan dan spekulasi liar.
Sebagian kalangan menduga, ketertutupan informasi ini bukan semata strategi komunikasi internal, melainkan indikasi adanya resistensi atau perpecahan pendapat di tubuh partai sendiri.
Pihak PKB mengklaim pansus telah dibentuk. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai waktu pembentukan, komposisi tim, ataupun progres kerja investigasi. Bahkan, status kader RM apakah masih menjabat atau sudah dinonaktifkan masih menjadi misteri.
Situasi ini memperburuk persepsi publik bahwa partai berlambang bola dunia itu tak serius menegakkan etika internalnya.
Menanggapi situasi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo tak tinggal diam. Wakil Koordinator BEM, Altio Prasetyo Lengato, menyuarakan kritik tajam.
Ia menyebut sikap diam partai sebagai langkah kontraproduktif yang bisa menjadi bumerang bagi citra PKB.
“Ini bukan soal politik biasa. Ini menyangkut integritas dan nilai moral yang selama ini digaungkan oleh PKB. Jika partai enggan transparan, maka rakyat punya hak untuk bertanya: ada apa sebenarnya?” tegas Altio.
Altio juga mengutip Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB yang melarang setiap kader melakukan tindakan yang mencederai kepercayaan publik terhadap partai.
Menurutnya, jika dugaan perselingkuhan itu benar, maka tak ada alasan bagi partai untuk menutup-nutupi persoalan. Lebih jauh, BEM bahkan siap memberikan dukungan investigatif.
“Kami siap serahkan bukti yang kami miliki, termasuk menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa oleh pansus—jika pansus itu memang benar ada,” ujar Altio.
Dorongan transparansi ini bukan tanpa alasan. PKB dikenal sebagai partai berbasis religius yang menekankan nilai-nilai moral dalam berpolitik.
Oleh karena itu, Altio menilai, keengganan partai untuk bersikap terbuka akan menjadi ironi besar di mata publik.
“Masyarakat Gorontalo berharap banyak pada partai-partai yang membawa nilai keagamaan. Jika kasus ini dibiarkan kabur tanpa kejelasan, maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi politik etis di daerah ini,” tandasnya.
Kini, beban ada di pundak DPC PKB Gorontalo: akankah mereka menjawab desakan publik dan membuka tabir kasus ini secara terang, atau justru memilih tetap dalam bayang-bayang keraguan?
