OpiniPrespektif

Membaca Relasi Kepemimpinan Gubernur Gusnar Wali Kota Adhan dalam Dinamika Politik Gorontalo

×

Membaca Relasi Kepemimpinan Gubernur Gusnar Wali Kota Adhan dalam Dinamika Politik Gorontalo

Sebarkan artikel ini

Oleh: Hidayat Musa, Aktivis muda Gorontalo

TAJUK1.ID – Dalam lanskap sosial-politik Gorontalo, nama Gusnar Ismail dan Adhan Dambea adalah dua figur yang tidak dapat dikesampingkan. Keduanya menandai fase penting perjalanan birokrasi daerah: satu sebagai nahkoda di tingkat provinsi, dan yang lain sebagai pengatur ritme kota yang menjadi jantung aktivitas masyarakat.

Dalam kacamata publik, keduanya adalah pemimpin dengan rekam jejak yang kuat, pengaruh yang nyata, dan karisma politik yang sulit untuk diabaikan.

Namun, seperti halnya relasi antara dua pusat gravitasi, kekuatan yang besar kerap melahirkan tarik-menarik yang tak selalu mudah dipadukan.

Fenomena inilah yang secara perlahan mulai tampak dalam dinamika politik Gorontalo belakangan ini sebuah gejala yang patut dicermati secara akademis, terutama bagi mereka yang menaruh perhatian pada konsolidasi demokrasi lokal dan stabilitas civil society.

Kehebatan dua pemimpin : Dua magnet dalam satu ruang publik

Gusnar Ismail dikenal sebagai sosok birokrat yang tenang, matang, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat.

Di berbagai kesempatan, ia menampilkan kapasitas untuk memandang Gorontalo dalam horizon makro wilayah yang membutuhkan arah pembangunan jangka panjang dan konsolidasi kebijakan yang lebih terstruktur.

Adhan Dambea, di sisi lain, lebih sering menampilkan gaya kepemimpinan yang berkarakter langsung dan responsif. Ia dekat dengan denyut kebutuhan warga kota, cepat membaca aspirasi publik, dan tak jarang dianggap sebagai pemimpin yang bergerak cepat bahkan sebelum prosedur formal menyusul.

Dari perspektif leadership sociology, kedua figur ini sebenarnya saling melengkapi. Satu menyusun visi, yang lain mengeksekusi detail. Satu berfokus pada struktur, yang lain pada kultur. Namun persoalan muncul ketika dua gaya kepemimpinan yang sama-sama kuat itu tidak berada dalam orbit koordinasi yang harmonis.

Ketegangan Kebijakan: Tumpang-Tindih sebagai Gejala “Interpretasi Keakuan”

Ketegangan di level kebijakan terlihat dalam beberapa polemik yang mengemuka, seperti Gorontalo Half Marathon (GHM) serta penggunaan ruas Jalan Andalas dan Jalan Tangidaa.

Pada titik ini, publik melihat bukan sekadar ketidaksinkronan teknis, melainkan indikasi dari sesuatu yang lebih dalam: interpretasi keakuan yang akut sebuah kecenderungan ketika otoritas dibaca sebagai identitas personal, bukan amanah struktural.

Dalam teori public administration, tumpang tindih kebijakan seperti ini merupakan sinyal disfungsi koordinasi antar-level pemerintahan. Ketika kebijakan kota dan kebijakan provinsi saling bersinggungan tanpa mekanisme dialog yang solid, maka:

  1. Stabilitas politik dapat terganggu, karena publik membaca adanya fragmentasi elite.
  2. Civil society menghadapi kebingungan posisi, karena ruang partisipasi publik dipengaruhi oleh dinamika antar pemimpin, bukan semata kebutuhan warga.
  3. Pelayanan publik dapat terdampak, sebab birokrasi menjadi aktor yang terjebak di antara dua instruksi yang tidak selalu kompatibel.

Fenomena ini membuka ruang spekulasi dan polarisasi di tingkat akar rumput, memperkuat narasi bahwa kedua pimpinan sedang memainkan “kapling kekuasaan” masing-masing—suatu persepsi yang sangat mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi tetap berpengaruh pada iklim sosial-politik masyarakat.

Refleksi: Pentingnya Tabayyun, Sinergi, dan Kejernihan Kepemimpinan

Sebagai pemuda Gorontalo yang sangat berharap pada masa depan daerah ini, saya ingin mengajukan sebuah seruan konstruktif bahwa baik Gubernur Gusnar Ismail maupun Wali Kota Adhan Dambea memiliki kelebihan dan kapasitas besar untuk membawa daerah ini menjadi lebih maju. Namun kehebatan itu harus bertemu dalam ruang dialog yang tulus, bukan sekadar formalitas birokrasi.

Dalam tradisi sosial Gorontalo, tabayyun bukan hanya konsep religius, tetapi juga prinsip sosial: memeriksa informasi, membuka ruang klarifikasi, memberi tempat pada niat baik. Tanpa itu, kebijakan akan terus dibaca sebagai adu pengaruh, bukan upaya pelayanan.

Keduanya perlu meninjau kembali posisi masing-masing, bukan sebagai dua pemimpin yang saling membayangi, tetapi sebagai dua pilar yang menahan satu bangunan besar bernama Gorontalo. Dalam dunia yang kini menuntut kecepatan, ketepatan, dan kolaborasi, ego personal harus direduksi demi efektivitas struktural.

Membangun Gorontalo Melampaui Ego Kepemimpinan

Gorontalo adalah ruang sosial yang memiliki memori panjang tentang gotong royong, persaudaraan, dan solidaritas. Dalam tradisi itulah para pemimpin seharusnya bernaung. Gusnar Ismail dan Adhan Dambea bukan hanya pejabat; mereka simbol harapan, arah, dan stabilitas.

Jika keduanya mampu melakukan introspeksi, membangun komunikasi yang cair, serta menyelaraskan kebijakan, maka mereka tidak hanya akan dikenang sebagai pemimpin yang hebat—tetapi sebagai arsitek harmoni dalam sejarah pemerintahan Gorontalo.

Dan bagi kita, masyarakat serta pemuda yang peduli, tugas kita adalah terus mengingatkan bahwa kemajuan daerah tidak pernah lahir dari pertarungan ego, melainkan dari kesediaan untuk bersinergi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *