Penulis : Jek, Aktivis Gorontalo
TAJUK1.ID, Gorontalo – Publik Gorontalo kembali dibuat geleng kepala. Sebuah video viral di media sosial menampilkan dua wakil rakyat dari dua daerah dan dua partai berbeda mempertontonkan kemesraan yang dianggap tak pantas bagi figur publik.
Video yang diunggah sendiri oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dheninda Chaerunisa dari Partai NasDem, memperlihatkan dirinya tengah dicium mesra Alwi Kusuma Lapananda, anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Aksi yang dilakukan terang-terangan tanpa sensor itu sontak menuai kecaman luas.
Keduanya diketahui belum memiliki hubungan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Fakta ini membuat publik Gorontalo makin tersentak, pejabat publik yang seharusnya jadi teladan justru tampil seolah pasangan remaja yang kehilangan rasa malu di hadapan kamera.
Di tanah Serambi Madinah, Gorontalo dikenal dengan falsafah Adati hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to Qur’ani adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah. Dalam pandangan sosial dan religius masyarakat, perilaku seperti itu bukan hanya salah, tetapi juga memalukan.
Apa yang dilakukan kedua pejabat tersebut adalah bentuk “lopo to lipu” perbuatan yang mencoreng muka kampung sendiri. “Di Gorontalo, pemimpin itu seharusnya menjadi tauladan lo lipu (teladan masyarakat). Tapi kalau malah memamerkan ciuman tanpa malu, itu bukan tauladan, itu tontonan,”
Dari perspektif agama, tindakan tersebut jelas melanggar norma syariat. “Belum sah sebagai suami-istri, tapi sudah mempertontonkan kemesraan? Itu bukan cinta, itu kemerosotan,” kata seorang ustaz di Limboto yang dimintai tanggapannya.
Etika Wakil Rakyat yang Tumbang di Depan Kamera
Sebagai wakil rakyat, Alwi dan Dheninda seharusnya memahami bahwa jabatan publik bukan hanya soal rapat dan reses, tetapi juga moralitas dan keteladanan.
Namun video berdurasi 17 detik itu seakan menegaskan bahwa sebagian pejabat kini lebih fasih bermain kamera ketimbang memahami kode etik. Di saat rakyat sibuk mencari harga beras murah, wakilnya sibuk mencari sensasi murahan.
Insiden ini menunjukkan bagaimana intelektualitas dan etika pejabat publik sedang mengalami krisis simultan. Ini bukan sekadar persoalan moral pribadi, tapi refleksi dari bangunan politik kita yang kehilangan fondasi nilai. Kalau ciuman pun dijadikan konten, maka barangkali malu sudah ditukar dengan likes
Kemarahan Publik: Dari Cibiran Hingga Doa Satir
Reaksi publik Gorontalo tak kalah pedas. Di berbagai ruang digital, warga menumpahkan kekecewaan dengan nada sinis.
“Kalau DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jangan berubah jadi ‘Dewan Perwakilan Romansa Dunia’,” tulis seorang netizen di Facebook.
Ada pula yang menulis, “Kami tidak butuh wakil yang pandai berciuman, kami butuh wakil yang tahu malu.”
Beberapa kalangan bahkan menyebut aksi itu sebagai bentuk “pornoaksi politik” tindakan yang memamerkan hasrat pribadi dengan berseragam wakil rakyat, tanpa kesadaran akan tanggung jawab moral.
Cermin yang Retak di Rumah Demokrasi
Tinjauan sosiologi peristiwa ini bukan hanya soal dua individu yang lupa diri, tapi tentang krisis simbolik: ketika kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan panggung eksistensi.
“Gorontalo itu punya peradaban malu yang tinggi loyito lo lipu (rasa malu terhadap negeri). Tapi sekarang, kita seperti menonton bagaimana pejabat berubah jadi pesohor digital.
Mereka tidak lagi takut pada adat, tidak lagi hormat pada syariat, hanya takut kehilangan followers.
Ketika Ciuman Mengalahkan Etika
Kasus ini menjadi pengingat getir bagi seluruh pejabat publik: kekuasaan bukan tiket kebebasan moral. Jabatan adalah amanah, bukan panggung asmara.
Masyarakat kini menanti sikap tegas dari partai masing-masing PPP dan NasDem untuk menunjukkan bahwa etika publik masih punya tempat di dunia politik Gorontalo.
Karena kalau tidak, publik akan makin yakin bahwa sebagian wakil rakyat kita bukan lagi tauladan lo lipu, tapi sekadar tontonan lo media sosial wakil rakyat yang lupa bahwa malu adalah bagian dari iman.
