Penulis : Aidan Pakaya, Pemuda pemalu Gorontalo Utara
Tajuk1.id, OPINI – Dalam tataran ideal, demokrasi adalah ruang harapan. Ia bukan hanya sekadar prosedur elektoral lima tahunan, tetapi juga menjadi jembatan antara kepemimpinan dan aspirasi rakyat. Namun, di Gorontalo Utara, realitas demokrasi seolah melenceng jauh dari cita-cita tersebut.
Proses pemilihan kepala daerah di kabupaten ini menunjukkan anomali serius: kemungkinan berlangsungnya tiga kali pemilihan hanya untuk menentukan satu pasangan bupati dan wakil bupati. Sebuah peristiwa politik yang tidak hanya menguras sumber daya publik, tetapi juga memudarkan kepercayaan warga terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa demokrasi ini dijalankan? Apakah demokrasi kita sedang bergerak menuju pematangan politik, atau justru menjelma menjadi ritual elit yang tercerabut dari realitas sosial? Masyarakat Gorontalo Utara, yang seyogianya menjadi subjek utama dalam proses ini, justru terseret dalam pusaran kebingungan akibat pertarungan antar elite yang tidak kunjung selesai.
Kegaduhan politik lokal yang berkepanjangan ini menunjukkan gejala yang lebih dalam. Ini bukan semata soal pemilihan ulang atau perbedaan teknis dalam proses elektoral. Ini adalah cerminan dari ketidaksediaan para aktor politik untuk berkompromi demi kepentingan bersama.
Ketika masing-masing pihak hanya sibuk mengamankan posisi dan pengaruh, maka kepentingan masyarakat terpinggirkan. Sementara itu, kebutuhan dasar publik—seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—harus menunggu hingga drama kekuasaan selesai dipertontonkan.
Kondisi ini menguatkan pandangan dalam kerangka sosiolog, bahwa demokrasi lokal sering kali macet bukan karena rakyatnya tidak paham politik, tetapi karena elite politik tidak mampu membaca tanda-tanda zaman.
Dalam berbagai kesempatan, politik yang gagal menangkap denyut sosial dan tidak mau berdialog dengan realitas lokal hanya akan memproduksi konflik yang berulang. Demokrasi pun kehilangan makna sebagai ruang musyawarah dan transformasi sosial.
Lebih jauh, dari perspektif budaya Gorontalo, situasi ini menyentuh aspek moral yang lebih dalam. Nilai hulondalo lipu’u—semangat kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat—telah lama menjadi falsafah hidup orang Gorontalo.
Dalam nilai ini terkandung pesan bahwa setiap keputusan publik mesti diletakkan pada kerangka persatuan dan kepentingan kolektif. Namun, dalam praktik politik hari ini, nilai itu seakan dikaburkan oleh ego sektoral, ambisi personal, dan manuver politik yang mengabaikan keutuhan masyarakat.
Ironisnya, masyarakat yang menjadi objek dari proses demokrasi justru merasa makin jauh dari arena pengambilan keputusan. Mereka hanya dijadikan “pemilih” dalam arti sempit, bukan sebagai subjek demokrasi yang berhak menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Pemilu berulang kali tidak hanya menyita tenaga dan biaya, tapi juga memperdalam kelelahan politik masyarakat.
Di tengah realitas ini, harapan tetap ada. Harapan bahwa generasi muda Gorontalo Utara tidak hanya menjadi penonton pasif dalam panggung demokrasi yang carut-marut, tetapi juga tampil sebagai suara kritis yang menyuarakan perubahan.
Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemungutan suara. Ia menuntut integritas moral, keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat, dan semangat kolektif untuk merumuskan masa depan bersama.
Sudah saatnya elite politik di Gorontalo Utara melakukan refleksi mendalam. Demokrasi bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang mampu mendengarkan dan merawat harapan masyarakat. Politik tidak boleh hanya menjadi ajang perebutan kuasa, melainkan harus menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Jika demokrasi terus dipertontonkan dalam bentuk yang membingungkan dan menjauh dari nilai-nilai kebudayaan lokal, maka yang hilang bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga masa depan Gorontalo Utara itu sendiri.
