TAJUK1.ID, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) periode 2025–2028 guna memperkuat pengawasan serta advokasi terhadap pelayanan publik di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal terpilih GMNI, Amir Mahfut, memimpin kunjungan silaturahmi ke Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., membahas langkah bersama untuk memastikan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
Pertemuan resmi yang berlangsung di kantor pusat Ombudsman RI ini dihadiri pimpinan lembaga, para komisioner, serta Sekjen GMNI terpilih yang membawa mandat langsung dari Ketua Umum Sujahri Somar. Momen tersebut menjadi ajang penting bagi kedua pihak untuk menyusun agenda kerja sama yang bersifat konstruktif, inklusif, dan berfokus pada kepentingan publik.
Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman RI menegaskan bahwa sinergi antara lembaga negara dan organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam memperluas dampak pengawasan publik.
“GMNI memiliki jaringan kader yang kuat di berbagai daerah, mulai dari kampus besar di kota hingga pelosok daerah. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan pengawasan pelayanan publik, sekaligus membangun kesadaran kritis di tengah arus perkembangan teknologi digital,” ujar Mokhammad Najih.
Sementara itu, Amir Mahfut menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, adil, dan bebas dari maladministrasi.
“Kami tidak hanya hadir sebagai mitra advokasi, tetapi juga sebagai penggerak edukasi publik di level mahasiswa dan masyarakat. GMNI siap menjadi jembatan antara suara rakyat dengan lembaga negara,” tegas Amir.
Lingkup kemitraan yang dibahas meliputi pelatihan kader GMNI di bidang pengawasan pelayanan publik, kampanye literasi hukum dan hak-hak warga, monitoring bersama sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk membuka kanal pelaporan cepat bagi masyarakat.
Pengamat kebijakan publik memandang langkah ini sebagai model kolaborasi produktif yang dapat mempercepat penyelesaian berbagai masalah pelayanan publik, sekaligus meningkatkan partisipasi generasi muda dalam demokrasi yang lebih substantif.
Harapannya, kerja sama ini tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi berjalan konsisten dan terukur dengan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan mengedepankan semangat gotong royong, kedua pihak optimistis mampu mengawal terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada rakyat, baik di kota maupun di pelosok desa.
