TAJUK1.ID – Keresahan mulai menyeruak di kalangan orang tua murid Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Kota Gorontalo.
Sejumlah wali siswa mengaku keberatan dengan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok Koperasi Siswa (KOPSIS) yang dilakukan pihak sekolah, yang ditengarai tidak masuk ke dalam kas lembaga, melainkan diduga dipakai untuk kepentingan pribadi kepala sekolah.
Salah satu orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dan jengkel. Menurutnya, iuran yang disebut “sumbangan sukarela” itu justru bersifat memaksa dan tanpa kejelasan pemanfaatannya.
“Kami orang tua murid merasa dipaksa secara halus. Dibilang sukarela, tapi ada nominal dan batas waktu, serta tekanan terselubung. Dan belakangan kami dengar uang itu tidak digunakan untuk sekolah, tapi untuk urusan pribadi Ibu Kepsek,” ujar salah satu wali murid saat diwawancarai.
Keresahan ini semakin memuncak ketika wartawan mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala SMPN 1 Kota Gorontalo.
Namun, alih-alih mendapat klarifikasi, yang terjadi justru pemandangan yang mencerminkan ketertutupan serta sikap tidak kooperatif dari pihak sekolah.
Awalnya, sejumlah guru menyampaikan bahwa kepala sekolah tidak berada di ruangan. Namun, beberapa menit kemudian, kepala sekolah keluar dari ruangannya dan terlihat gugup saat melihat kehadiran wartawan.
Ia tampak gelisah dan mondar-mandir, sebelum akhirnya berucap singkat, “Besok saja, Pak.”
Sikap tertutup itu diperparah dengan kemunculan seorang pria yang mengaku sebagai petugas keamanan Kampus. Dengan nada tinggi dan sikap menggertak, ia menyuruh wartawan meninggalkan lingkungan sekolah.
“Sekolah sudah mau tutup, Pak. Pulang saja!” bentaknya.
Saat ditanya mengenai identitas kepala sekolah, pria tersebut menjawab tidak tahu. Wartawan pun mempertanyakan alasannya melarang peliputan jika ia bukan petugas keamanan resmi di sekolah.
Anehnya, pria itu kemudian mengaku bertugas di “kampus 4” dan bahkan mengklaim bapaknya juga seorang wartawan.
“Bapak saya juga wartwan”, ucapnya menohok.
Situasi tersebut mencerminkan betapa tidak sehatnya atmosfer birokrasi pendidikan di lembaga yang semestinya menjunjung tinggi nilai transparansi, kejujuran, dan etika publik.
Di tengah ketegangan itu, beredar pula informasi bahwa kepala sekolah SMPN 1 Kota Gorontalo akan dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Gorontalo Kota terkait dugaan pungutan liar.
Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti besaran dana yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan tersebut.
Sejumlah orang tua murid berharap ada penyelidikan menyeluruh dan transparan agar uang masyarakat tidak dijadikan komoditas oleh pejabat pendidikan yang seharusnya menjadi teladan moral.
“Ini sekolah negeri, bukan kantor pribadi. Kepala sekolah bukan pemilik sekolah. Kami hanya ingin anak-anak kami belajar dalam suasana yang jujur dan terbuka,” pungkas seorang wali murid lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih terus menelusuri keterangan dari orang tua murid lainnya serta menunggu pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan pihak kepolisian terkait perkembangan kasus ini.
