TAJUK1.ID – Kantor Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, yang semestinya menjadi ruang pelayanan publik, justru berubah menjadi panggung intimidasi. Sekretaris Desa Tulabolo, Nopan Lahmudin, dilaporkan diseret secara paksa oleh dua orang warga berinisial KC dan MT, dari dalam hingga ke luar kantor desa.
Peristiwa itu tidak berlangsung senyap. Kedua terlapor diketahui datang bersama puluhan penambang, yang seluruhnya merupakan warga setempat. Kehadiran massa dalam jumlah besar tersebut menciptakan tekanan psikologis sekaligus situasi yang sulit dikendalikan.
“Tindakan itu sangat merugikan saya. Kontak fisik sempat terjadi,” ujar Nopan saat ditemui usai membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Gorontalo.
Menurut Nopan, aparat kepolisian yang berada di lokasi sebenarnya telah berupaya melerai dan mencegah eskalasi kekerasan. Namun, upaya itu tidak sepenuhnya dihiraukan oleh para pelaku. Situasi baru mereda setelah aparat berusaha semaksimal mungkin menahan emosi kedua belah pihak agar tidak berujung pada bentrokan yang lebih parah.
Ironisnya, ancaman tidak berhenti di sana. Di tengah ketegangan, para pelaku bahkan melontarkan ancaman akan menyegel kantor desa sebuah simbol negara yang semestinya dilindungi, bukan ditekan dengan kekuatan massa.
Atas kejadian tersebut, Nopan secara resmi melaporkan dugaan tindak kekerasan dan intimidasi ke Mapolda Gorontalo. Ia berharap penegakan hukum tidak berhenti pada pencatatan laporan semata, melainkan berujung pada proses hukum yang adil dan transparan.
Peristiwa ini kembali membuka pertanyaan lama: sejauh mana wibawa negara masih dihormati di tingkat desa, dan mengapa aparat pemerintahan sipil harus menghadapi tekanan fisik saat menjalankan tugas administratif. Ketika kantor desa bisa diseret ke luar pagar hukum, maka yang sedang diuji bukan hanya keselamatan seorang perangkat desa, tetapi otoritas negara itu sendiri.
