Tajuk1.id, KOTA GORONTALO – Pengawasan internal maupun koordinasi antara Pemerintah Kota Gorontalo dan Rumah sakit Daerah yang ada di daerah tersebut nampaknya perlu dipertanyakan.
Hal ini menyusul pengakuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang menyebut tidak mengetahui adanya persoalan dugaan penyimpangan dana proyek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha.
Diketahui, dugaan penyimpangan itu terkait proyek yang dibiayai menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tiga proyek di lingkungan rumah sakit pelat merah itu kini tengah dalam sorotan penyidik Polres Gorontalo Kota.
Namun, Dinas Kesehatan sebagai institusi yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan justru mengaku tak menerima laporan apapun dari RSUD Otanaha.
“Belum, bahkan belum pernah ada laporan, atau ke saya dan suratnya tidak melalui Dinkes,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Dr. Muhammad Kasim, kepada wartawan, Senin (16/6/2025).
Pengakuan ini tentu patut dipertanyakan. Sebab, rumah sakit tersebut merupakan satuan kerja di bawah naungan Pemerintah Kota Gorontalo, dan seharusnya berada dalam pantauan Dinas Kesehatan.
Sementara itu, Direktur RSUD Otanaha, dr. Grace Tumewu, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian melalui penyidik Polresta Gorontalo Kota.
sementara itu, publik menduga, pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan spesifikasi pada proyek-proyek fisik yang dibiayai lewat dana PEN.
Proyek itu dinilai bermasalah karena tidak memenuhi standar teknis dan dianggap tidak memberikan manfaat optimal bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada keterangannya dihadapan sejumlah wartawan, Grace enggan memberi keterangan spesifik perihal pemanggilan dirinya oleh kepolisian.
“Saat ini kami memilih untuk menunggu dan menghormati proses yang sedang berjalan di kepolisian,” kata Grace kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).
Pemeriksaan terhadap Grace sepertinya bakal menjadi babak awal dalam pengusutan kasus ini. Namun di sisi lain, pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo memunculkan tanda tanya besar.
Mengapa institusi teknis tidak mengetahui proses yang berlangsung di bawahnya. Masyarakat tentu berharap, kasus ini dibuka secara transparan agar kepercayaan
